DPRD Soroti Tanggap Darurat Bencana Kurang Maksimal
![DPRD Soroti Tanggap Darurat Bencana Kurang Maksimal](https://radarcirebon.disway.id/upload/2021/01/sam-foto-2-1.jpg)
Penanganan Banjir di Kabupaten Cirebon Harus Serius
BANJIR di Kabupaten Cirebon belum bisa teratasi. Setiap tahunnya, bencana tersebut menjadi langganan. Di semua wilayah, baik timur, tengah, barat maupun utara Kabupaten Cirebon, selalu terjadi banjir.
Perlu langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya, penanggulangan banjir yang harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Para wakil rakyat pun mendapat banyak aspirasi dari para konstituennya.
Sebut saja di wilayah utara. Ada sembilan desa di Kecamatan Suranenggala yang diterjang banjir. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil IV, Siska Karina SH MH mengatakan, yang terdampak banjir di Kecamatan Suranenggala sangat banyak. Sekitar 4 ribuan rumah terendam banjir.
Tanggap darurat bencana ini harus cepat. Pun keberadaan dapur umum. Saat ini, kata Siska, dapur umum di titik banjir dilakukan swadaya oleh masyarakat setempat. Tidak ada dari pemerintah daerah.
kondisi banjir di Kabupaten Cirebon.
Selain itu, tidak ada tenda untuk tempat pengungsian. Warga yang terdampak banjir hanya bisa beristirahat di balai desa atau di pos kamling. “Di BPBD, tendanya habis. Warga akhirnya ngungsi di pos kamling. Kasian, mereka sangat membutuhkan bantuan,” ujar Siska, usai meninjau langsung ke lokasi banjir, kemarin (20/1).
Menurutnya, di Kecamatan Suranenggala sendiri, sudah menjadi langganan banjir. Teutama di Desa Keraton. Lokasi desanya berada di dekat sungai. Kondisi tanahnya agak cekung. “Airnya, tidak langsung surut. Ini sudah tiga hari baru surut,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon itu.
Ia menyampaikan, dampak negatif akibat banjir, kini mulai merembet. Satu per satu orang jatuh sakit. Seperti terkena diare dan gatal-gatal. Pun mulai muncul binatang mematikan. Kemarin saja, tiga ekor ular kobra ditemukan di rumah kediaman kuwu Desa Keraton.
melihat lokasi pengungsian di pos kamling.
Berdasarkan informasi, dari pihak kecamatan, sambung Siska, sejak 2017 lalu, pemerintah kecamatan sudah mengajukan upaya perbaikan kepada BBWSC. Namun hingga kini belum ada tindakan.
\"Untuk mengatasi banjir ini harus dilakukan secara serius. Bukan setengah-setengah. Sehingga hasilnya bisa maksimal,\" terang politisi Partai Golkar itu.
Ke depan, tambah Siska, pihaknya akan berkoordinasi dengan perwakilan dewan dari Dapil IV untuk bisa meminimalisir terjadinya banjir. “Kita harus berkoordinasi dengan dewan di dapil sana. Diharapkan komisi lain bisa mendukung,” pungkasnya. (sam/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: